INDONESIA memasuki tahun 2026 dengan modal pangan yang relatif kuat. Produksi beras 2025 untuk konsumsi pangan penduduk tercatat sebesar 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani pada Desember 2025 juga berada pada level 125,35, naik 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dua indikator ini menunjukkan bahwa fondasi produksi dan kesejahteraan petani tidak berada dalam posisi lemah. Justru karena itu, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS perlu dibaca sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pangan secara lebih sistemik, bukan semata sebagai respons jangka pendek terhadap gejolak harga.<\/p>\n\n\n\n
Pada April 2026, inflasi nasional tercatat 2,42 persen secara tahunan, dengan inflasi bulanan 0,13 persen dan inflasi tahun kalender 1,06 persen. Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5 \u00b1 1 persen. Namun, inflasi pangan tetap perlu dicermati karena inflasi volatile food<\/em> berada pada level 3,37 persen secara tahunan. Angka ini masih terkendali, tetapi tetap lebih tinggi daripada inflasi umum. Artinya, tekanan pangan belum hilang. Ia hanya berubah bentuk dan kanal transmisinya.<\/p>\n\n\n\n Selama ini, pengendalian inflasi pangan lazim diarahkan pada dua titik utama, yaitu gangguan produksi dan gangguan distribusi. Pendekatan itu tetap relevan. Risiko iklim, perubahan pola hujan, gagal panen, ketimpangan pasokan antarwilayah, dan biaya logistik masih menjadi sumber utama volatilitas harga pangan. Namun, dinamika 2026 menunjukkan bahwa tekanan inflasi pangan juga dapat muncul dari lapisan yang selama ini kurang menonjol dalam wacana kebijakan, yaitu rantai tengah pangan.<\/p>\n\n\n\n Rantai tengah pangan mencakup aktivitas pascapanen, penyimpanan, pengemasan, pengolahan awal, distribusi antara, dan input pendukung logistik. Pada titik inilah risiko baru muncul. Konflik geopolitik yang mengganggu pasokan nafta, turunan minyak bumi yang menjadi bahan baku utama plastik, telah memicu kenaikan harga produk plastik hingga 50 sampai 100 persen pada April 2026. Dampaknya tidak berhenti pada industri plastik, tetapi berpotensi menjalar ke biaya kemasan pangan, karung beras, kemasan minyak goreng, distribusi pupuk, dan berbagai komponen pendukung rantai pasok pangan.<\/p>\n\n\n\n Di sinilah GPIPS menjadi semakin relevan. Program ini memiliki arsitektur yang tepat karena tidak hanya bertumpu pada operasi pasar, tetapi juga menekankan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, pertanyaan kebijakannya bukan apakah GPIPS perlu didukung. Jawabannya jelas, GPIPS perlu didukung. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan GPIPS menjadi instrumen pengendalian inflasi pangan yang semakin adaptif terhadap sumber risiko baru. Inflasi pangan tidak selalu lahir dari sawah yang gagal panen atau pasar yang kekurangan stok. Ia juga dapat muncul dari biaya kemasan, energi, transportasi, gudang, pendingin, dan bahan baku industri pendukung pangan.<\/p>\n\n\n\n Dalam konteks tersebut, penguatan pascapanen perlu ditempatkan sebagai agenda utama, bukan pelengkap. Peningkatan produksi pangan tanpa penguatan pascapanen dapat menciptakan paradoks. Produksi naik, tetapi kehilangan hasil, biaya distribusi, atau biaya kemasan tetap tinggi. Akibatnya, kenaikan produksi tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi stabilitas harga di tingkat konsumen maupun peningkatan kesejahteraan petani. Penguatan produksi karena itu harus berjalan bersama dengan penguatan rantai pascapanen, pengemasan, penyimpanan, offtaker<\/em>, dan distribusi.<\/p>\n\n\n\n Namun, desain yang baik tetap membutuhkan eksekusi yang merata. Di sinilah tantangan kelembagaan muncul. Data pemantauan pengendalian inflasi daerah per 27 April 2026 menunjukkan masih adanya kesenjangan pelaksanaan upaya konkret di daerah. Dalam data tersebut, baru 12 pemerintah daerah tercatat telah melaksanakan enam upaya konkret penanganan inflasi secara lengkap. Sebanyak 40 pemerintah daerah tercatat menjalankan empat sampai lima upaya, 141 pemerintah daerah menjalankan satu sampai tiga upaya, sementara 321 pemerintah daerah tercatat belum melakukan sama sekali upaya konkret penanganan inflasi. Angka ini tidak dibaca sebagai kegagalan program, melainkan sebagai penegasan bahwa transmisi kebijakan dari pusat ke daerah masih perlu diperkuat.<\/p>\n\n\n\n Ke depan, ada dua agenda penguatan yang perlu dimasukkan lebih eksplisit dalam peta jalan GPIPS. Pertama, GPIPS perlu memperluas pembacaan risiko dari sekadar produksi dan distribusi akhir menuju rantai tengah pangan. Industri kemasan, cold chain, gudang, offtaker, dan input logistik perlu masuk dalam neraca risiko pangan daerah. Pemerintah telah menyiapkan respons taktis melalui insentif bea masuk bahan baku plastik, tetapi respons jangka pendek tersebut perlu diikuti strategi ketahanan industri pendukung pangan dalam jangka menengah.<\/p>\n\n\n\n Kedua, GPIPS perlu memperkuat akuntabilitas pelaksanaan di daerah. Rapat operasi pasar, dan komunikasi publik tetap penting, tetapi efektivitasnya harus diukur melalui indikator yang lebih operasional, seperti penurunan disparitas harga antarwilayah, kecepatan distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, akurasi data stok, realisasi kerja sama antar-daerah, serta penggunaan APBD dan BTT untuk menjaga stabilitas pasokan. Dengan indikator semacam ini, GPIPS dapat bergerak dari gerakan koordinatif menjadi sistem pengendalian inflasi pangan berbasis kinerja. (*)<\/p>\n\n\n\n Oleh:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si.<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n Ketua ISEI Cab. Semarang, Ketua Forum Profesor Unnes<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" INDONESIA memasuki tahun 2026 dengan modal pangan yang relatif kuat. Produksi beras 2025 untuk konsumsi pangan penduduk tercatat sebesar 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani pada Desember 2025 juga berada pada level 125,35, naik 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dua indikator ini menunjukkan bahwa fondasi produksi dan kesejahteraan petani […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3587,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-3585","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-isei-corner"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3585"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3585\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3586,"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3585\/revisions\/3586"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3587"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/isei-semarang.my.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}